Polling

Bagaimanakah kinerja instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Profil / Tugas dan Kewenangan

Tugas dan Kewenangan



Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk
melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : 



  1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
    penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
    Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:


  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
    menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
    kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
    penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
    kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
    suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
    berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat
    berita acara rekapitulasi  suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil
    penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
    Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di
    kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
    rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
    sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
    peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
    mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
    Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap
    daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita
    acaranya;
  12. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran
    kode etik yang  dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
    disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  14. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
    administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
    pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan
    yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang
    berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan
    peraturan perundang-undangan;
  15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
    dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
    kepada masyarakat;
  16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
    penyelenggaraan Pemilu; dan
  17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
    oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.


  1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
    penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:


  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
    menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
    kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
    penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
    kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
    Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan
    berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat
    berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
    sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
    peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  9. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran
    kode etik yang  dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
    disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  11. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
    administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
    pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan
    yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang
    berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan
    peraturan perundang-undangan;
  12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
    dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
    kepada masyarakat;
  13. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
    penyelenggaraan Pemilu; dan
  14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
    oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.


  1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
    penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:


  1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu
    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota,
    PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
    Provinsi;
  3. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis
    untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
    Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah
    dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
    Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
  5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
    semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan
    memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
    kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya
    kepada KPU Provinsi;
  9. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
    daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
  10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
    penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
    seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat
    berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
    sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
    Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
    mengesahkan hasil Pemilu Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  13. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
    daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
  14. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
    Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  15. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran
    kode etik yang  dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  16. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
    disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  17. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
    kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai
    sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
    mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang
    berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan
    peraturan perundang-undangan;
  18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala
    Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU
    Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan
    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan
    peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
    Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  21. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
    Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan
    Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
    oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.


  1. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan
    Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
    Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan
    Wakil Kepala Daerah berkewajiban:


  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
    dengan tepat waktu;
  2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara
    adil dan setara;
  3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu
    kepada masyarakat;
  4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
    sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
    penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola
    barang  inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
    perundang-undangan;
  7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
    penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan
    tembusannya kepada Bawaslu;
  8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
    Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
    Kabupaten/Kota;
  9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan
    KPU Provinsi; dan
  10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh
    peraturan perundang-undangan.