KPU KEBUMEN

Wujudkan PEMILU yang Jujur, Adil dan Bermartabat

Arsip Berita

Twitter

Statistik Pengunjung

  • Pengunjung Hari ini: 1.192
  • Kemarin: 3.618
  • Pengunjung Minggu ini: 6.395
  • Pengunjung Bulan ini: 35.021
  • Jumlah Pengunjung: 331.087

Hadapi 3 Agenda Besar, KPU Bahas Anggaran 2017 bersama Komisi II DPR RI

KPU RI membahas Anggaran
Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghadiri Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang akan digunakan oleh KPU untuk tahun anggaran 2017, Kamis (15/6) di Ruang Sidang Komisi II DPR RI.
 
Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik pada kesempatan tersebut memaparkan rencana kerja yang akan dilakukan oleh seluruh satuan Kerja (satker) KPU, yang terdiri dari 1 satker tingkat pusat, 34 satker tingkat provinsi dan 514 satker kabupaten/kota, selama tahun 2017.
 
Husni menjelaskan terdapat 3 agenda besar yang harus dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2017. Agenda pertama ialah lanjutan tahapan pilkada serentak tahun 2017 yang akan memasuki tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi pada Februari 2017. Agenda kedua ialah tahapan pilkada serentak tahun 2018 yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2017.
 
Agenda berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 ialah tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaran pemilu dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.
 
“Pengalaman kita empat tahun lalu, kita sudah mulai mencanangkan pemilu 2014 pada tanggal 9 Juni 2012, jadi kalau kita tambah 5 tahun berarti di mulai tanggal 9 Juni 2017,kemudian pendaftar peserta pemilu dari partai politik sudah dimulai pada bulan agustus 2017” Ujar Husni mengilustrasikan.
 
Berdasakan agenda-agenda tersebut, Husni berharap Pemerintah dan DPR dapat bekerja sama mendukung ketiga agenda nasional tersebut, salah satunya dengan memberikan dukungan anggaran yang memadai.
 
Paparan yang disampaikan oleh KPU ini, selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bagi komisi II DPR untuk kemudian dibawa ke Badan Anggaran DPR RI. (ftq/red FOTO KPU/dosen/hupmas)